Menanggapi situasi dan kondisi yang terjadi di Nusantara.
Terlebih melihat kenyataan bahwa Samudera secara halus di asingkan dari dunia politik dan pemerintahan adalah mufakat busuk dalam internal organisasinya.
Adanya pengaruh kuat dari partai politik, dan organisasi militer adapun beberapa oknum meyakini peran sentral yang terjadi apabila Samudera di berikan kelayakan berpikir dengan status dan jabatam yang strategis bukan tidak mungkin akan seperti adiknya yang sudah lebih dahulu berada di jalur politik pemerintahan negara.
Dan hal itu jelas hanya akan menguntungkan posisi Samudera.
Dimana memang banyak musuh politik dan pemerintahan sudah dari zaman Narendra Sanggrama sang ayahanda sampai saat ini di tubuh internal organisasinya di masuki penyusup berkedok militer uang memelintir peran dan fungsi pembela rakyat, keadilan termasuk hak asasi.
Berbeda dengan Samudera yang terlihat agak kecewa dan terpaksa harus patuh terhadap perintah atasan dan aturan institusinya tersebut.
Menurut Samudera jika seandainya melawan secara hukum justru akan sangat fatal dan menimbulkan luka yang bisa memecah belah, menimbulkan luka dan saling bertikai dalam organisasi.
Demikian adanya, Balaputera malah sumringah dengan keadaan yang sebenarnya.
Dan mengatakan akan secepatnya mengembalikan hal kebebasan Samudera.
Justru dengan adanya hal demikian Balaputera melihat celah, ada kesempatan dalam kesempitan yang bisa di manfaatkan dengan baik dan tepat sasaran.
Berselang satu tahun berbagai pergerakan massa merongrong Gedung Dewan Pimpinan Perwakilan Rakyat yang meminta Balaputera melakukan rapat paripurna oleh karena isu Panglima Perang sudah tidak berkompeten dengan jalur militer.
Isu tersebut mencuat dengan banyaknya pernyataan bahwa adanya ikut campur urusan politik dan pemerintahan di tambah dengan adanya penjaringan melalui konvensi pemilihan kandidat presiden di suatu konvensi kepartaian politik.
Tanpa gegabah situasi di manfaatkan dan di eksekusi oleh Balaputera.
Balaputera mendesak KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk mengaudit harta kekayaan para pejabat negara khususnya selama beberapa bulan terakhir untuk memvalidasi organisasi di setiap institusi terjaga dengan baik.
Dorongan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya untuk agar KPK segera memvalidasi laporan kekayaan pejabat dalam setahun terakhir melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Setelah di audit oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, muncul pernyataan Sekretaris Negara dan Juru Bicara Presiden tentang akan adanya regenerasi Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Hal tersebut di nyatakan setelah KPK hampir berhasil menyuarakan hasil validasinya berdasar keterang dari pihak terkait BPK.
Berbagai calon di kategorikan dengan pangkat dan jabatan masing - masing dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia mulai dari Matra Udara, Laut maupun Darat.
Pengalihan isu yang demikian kerap sudah biasa terjadi untuk mengalihkan pandangan masyarakat agar tidak meyorot kearah pemeriksaan yang sudah di atur oleh Balaputera.
3 calon akhirnya di eksekusi, di uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon kandidat Panglima TNI di periode masa mendatang.
Masing-masing calon berada mewakili matranya masing-masing.
Kepala Staff Angkatan Udara, Kepala Staff Angkatan Laut dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat sudah di seleksi oleh pihak parlemen.
Menganggap bahwa ketiga calon tersebut berasal dari Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas).
Maka kurang relevan apabila hak prerogatif kepala negara di kesampingkan yang menjadi hak utama presiden berdasar berita acara kesekretariatan negara.
Namun dengan bijak Balaputera sebagai Pimpinan Parlemen menangguhkan semua calon yang tertera dengan hasil bahwa ketiga calon apakah secara reputasi, prestasi rekam jejak masih kurang sebanding dengan kandidat yang tidak di ikutsertakan dan sama halnya menghilangkan hak warga negara.
Artinya Kepala Staff Angakatan Darat, Samudera juga punya peluang yang sama dengan potensi yang lebih baik.
Sebab pemilihan orang nomor satu di dalam tubuh Angkatan Perang Bersenjata Tentara Nasional Indonesia berhak di ikuti berdasar klasifikasi dan syarat yang memadai.
Sehingga pemilihan putera-putera terbaik bangsa dapat di pilih dengan bijaksana.
Pada akhirnya mau tidak mau secara terpaksa presiden memberi surat perihal pemanggilan Samudera ke Pengujian Kelayakan dan Kepatutan Calon Kandidat Panglima Perang Tentara Nasional Indonesia untuk hadir ke Gedung Senayan Parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat Legislatif.
Kembali mencuat di hadapan publik mengenai adanya tebang pilih pemanggilan calon kandidat Panglima Perang Tentara Nasional Indonesia sebagai Tampuk Pimpinan Tertinggi Angkatan Bersenjata di Nusantara sebagaimana Samudera sepertihalnya di anak tirikan oleh pihak tertentu.
Mengarah akan opini tersebut, nampaknya strategi peran dan rencana Balaputeta sudah menemui titik terang mengenai persoalan yang di hadapi.
Samudera terpilih menjadi Panglima Perang Tentara Nasional Indonesia dan semarak rakyat partisipan pendukung menyuarakan yel-yel "Hidup Samudera, Hidup Pemimpin berkeadilan".
Lembaga Eksekutif pihak Istana Negara dan Kesekretariatan Kabinet Kerja Presiden pun nampak bisu.
Berawal dari bentuk penjauhan diri Samudera akan Politik dan Pemerintahan sebelumnya terbalaskan sudah oleh Balaputera atas kasus tidak terpilihnya Samudera sebagai Pangkostrad dengan dalih tertentu.
Kemudian Panglima Tentara Nasional Indonesia yang sebelumnya sesuai aturan masih harus di selesaikan masih kurang 6 bulan lamanya menjadi 1.6 bulan sudah harus di percepat dengan alasan regenerasi dan peremajaan organisasi sebagai pembaharuan dan penyegaran di tubuh istitusi militer negara.
Selanjutnya sesuai dengan aturan yang berlaku jabatan Samudera akan secara penuh di emban mengingat usianya yang masih muda dan tidak ada alasan untuk pensiun secara dini.
Kurang lebih selama 5 tahun lamanya memimpin berdasar peraturan negara yang konstitusional.
Melakukan serah terima jabatan di Istana Merdeka kenegaraan yang di pimpin oleh kepala negara presiden secara langsung.
Menerima laporan lama pimpinan Panglima Perang Tentara Nasional Indonesia untuk mengemban misi dan visi institusi militer yang lebih kompeten dalam membangun negara.
Penyerahan di lakukan, seiring dengan acara pengambilan sumpah sebagai Panglima Perang Angkatan Bersenjata Tentara Nasional Indonesia yang baru.
Senyum datar nan indah dari kejauhan acara terlihat dalam wajah rupa Balaputera.
Setelah acara berlangsung dengan begitu tenang serta hikmat.
Balaputera menyampaikan perasaan haru dan senang karena Samudera di rasa akan mampu menjadi pemimpin perang yang handal.
Pesan tersirat di kemukakan sang adik Balaputera do sebuah kedai kopi seraya keduanya merokok dengan percakapan yang serius.
Balaputera menyampaikan bahwa jangan ada militer untuk berpolitik dan memalingkan kepentingan di tubuh negara ketika harus atau sedang mengemban misi melindungi rakyatnya sebab akan menghilangkan sebuah kepercayaan dan menimbulkan tabir kebingungan rakyat.
Mengenai Kepala Staff Angkatan Darat sudah harus di pikirkan matang oleh Samudera yang tidak lain bawahan sebagai pengikutnya yang dinilai bekerja ikhlas dan setia loyalitas terhadap negara.
Barangkali tidak semua kepemimpinan dapat di selesaikan dengan baik mengenai tugas yang sudah terwujud rasanya pamit dan pulang adalah keharusan agar tidak timbul keserakahan dan fitnah yang menebar dan saling menikah diantara golongan.
Setelah keesokan harinya Samudera berangkat menghadiri Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Staff Angkatan Darat secara Internal Organisasi semua berlangsung tanpa adanya hambatan berarti sesuai agenda.
Mendengar kabar di Parlemen sang adik Balaputera Mengundurkan diri secara sepihak dari kursi kepemimpinan Parlemen sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Legislatif di Senayan Ibukota.
Melalui surat pengunduran diri dan pertanggung jawaban tugas, Balaputera sepenuhnya telah menuangkan sikap melalui surat terbuka tersebut.
Melimpah tugaskan dengan bijak wewenang kepada wakilnya di parlemen.
Menganggap tugasnya telah terlaksana sekalipun belum masanya usai, dirinya mengungkapkan tidak semuanya harus di habiskan dengan satu kepemimpinan masih akan ada satu tahun berjalan dan wakil parlemen akan siap menggantikan peran ketua, sehingga pengorganisasian struktural yang baru bisa memberi kesempatan bagi yang lain untuk berkarya dan mengembangkan kreatifitas demi rakyat dan masa depan negara.
Apabila seandainya sesuai agenda dan aturan maka akan berbeda cerita tentang perihal penggantinya yang belum tentu sesuai kebutuhan dan justru akan timbul kepentingan.